Make your own free website on Tripod.com
Survey Pra-Pemilu tentang Komitmen Partai Politik terhadap Reformasi Kelembagaan DPR
Lihat Survey

Home

Lihat Survey | Kerangka Acuan | Dukung Survey! | Profil Formappi | Daftar Pendukung Survey | Konsultasi Survey

Klik di bawah ini untuk download  Survey-nya:

Survey

klik untuk download survey

Pokok-Pokok Masalah Dalam Survey

Pokok-pokok Masalah

Kuesioner Survei:

Komitmen Partai Politik Terhadap

Reformasi Kelembagaan DPR

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pokok-pokok masalah berikut ini merupakan deskripsi konteks masalah yang diangkat dalam survey dan prinsip-prinsip dasar dari pemecahan masalahnya. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan pertanyaan-pertanyaan survey yang mencakup 10 isu penting berkaitan dengan reformasi kelembagaan DPR. Dokumen ini dipersiapkan untuk membantu partai Anda memahami secara lebih komprehensif latar belakang dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survey, termasuk beberapa kajian reflektif perbandingan internasional mengenai sistem legislatif di pelbagai negara demokrasi.

 

 

1.      Kehadiran Anggota DPR dan Daftar Hadir

 

Masyarakat dan media memiliki hak untuk mengetahui siapa saja anggota-anggota DPR yang menghadiri sidang-sidang DPR. Dalam kode etik DPR dinyatakan bahwa anggota yang tidak hadir dalam sidang selama tiga kali berturut-turut telah dianggap melanggar kode etik. Namun hingga saat ini tak satupun sangsi dijatuhkan kepada anggota-anggota yang melanggar kode etik. Sebagian mereka mendatangi sidang hanya untuk menandatangani daftar hadir untuk kemudian pergi lagi. Lebih dari itu, tata tertib DPR juga menyatakan bahwa daftar hadir harus tersedia untuk setiap persidangan. Akan tetapi prosedur untuk mendapatkan daftar hadir itu tidak jelas, bahkan sulit bagi banyak orang untuk mendapatkannya.

  

2.      Akses Informasi

 

Media tidak dapat memberitakan tentang dan publik tidak dapat berpartisipasi dalam proses legislatif kecuali jika mereka memiliki informasi yang memadai untuk bisa terlibat. Ini termasuk jadual sidang, draf RUU, daftar inventarisasi masalah dari tiap-tiap fraksi, daftar hadir anggota, risalah sidang DPR, dan lain-lain. Meskipun aturan dan tata tertib telah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan seputar informasi DPR, tetapi prosedur tentang informasi apa yang harus tersedia, dimana dan bagaimana mendapatkannya, masih belum jelas. Karena hal ini pula, anggota DPR sendiri bahkan juga tidak mendapatkan informasi yang mereka perlukan.

 

3.      Otonomi Keuangan dan Transparansi Anggaran Operasional DPR

 

Konstitusi Indonesia mencantumkan klausul tentang sistem pemisahan kekuasaan yang bergantung pada independensi badan eksekutif dan legislatif.  Meskipun DPR harus menyetujui seluruh anggaran negara, banyak pengamat dan anggota DPR yang merasakan bahwa pihak eksekutif masih terus memelihara pengaruhnya dalam penentuan anggaran operasional DPR. Hal ini membatasi kemampuan DPR untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara benar-benar independen. Lebih lanjut, rincian anggaran operasional DPR tidak dapat dilihat dan direview oleh publik, dan bahkan oleh para anggota DPR itu sendiri.

 

4.      Status Staf DPR

 

Menurut peraturan perundang-undangan yang ada, staf profesional di DPR adalah pegawai negeri, yang dalam hal ini adalah pegawai pemerintah. Kebijakan dan prosedur rekruitmen, evaluasi dan perpindahan staf-staf ini berada dalam yurisdiksi badan eksekutif, bukan di bawah institusi DPR atau anggota DPR yang mereka layani. Banyak negara memilih untuk membangun staf legislatif yang terpisah dan merupakan aparatur independen yang secara profesional melayani anggota legislatif. Ini adalah refleksi dari independensi badan legislatif terhadap badan eksekutif dalam suatu sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) sebagaimana dianut oleh konstitusi Indonesia.

 

5.      Pengaturan Konsultasi Publik dalam Hal Pembahasan RUU

 

Masalah partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi kepedulian kalangan masyarakat sipil, media, kelompok bisnis dan juga individu warga negara. Tanpa panduan yang jelas tentang konsultasi-konsultasi publik apa yang ada, adalah sulit bagi masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan DPR secara efektif dan bermakna. Banyak anggota DPR tidak keberatan dan mendorong partisipasi dalam proses legislatif yang dilakukan oleh LSM, media dan individu warga negara. Masalahnya, konsultasi publik itu hanya bersifat optional (bisa dilakukan, bisa tidak), dan bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan DPR sebelum suatu keputusan diambil.

 

6.      Meningkatkan Pelaksanaan Voting di DPR

 

Kebanyakan keputusan di DPR berasal dari konsensus ketimbang voting. Masalahnya, konsensus tidak membuat publik dapat memahami siapa yang telah membuat keputusan dan siapa yang menyetujuinya. Gagasan tentang disiplin partai adalah hal umum di banyak negara, dengan mana keputusan suatu fraksi harus didukung oleh para anggotanya. Namun demikian dapat dilihat secara kasat mata bahwa sistem semacam ini menuntut setiap anggota legislatif untuk menyatakan dukungannya secara formal melalui proses voting yang terbuka, direkam dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini akan memungkinkan seorang anggota DPR bertanggung jawab secara personal terhadap keputusan yang mereka buat, dan juga memungkinkan bagi publik untuk melihat siapa yang hadir ketika keputusan disahkan. Ini akan membantu meningkatkan kehadiran anggota dalam sidang. Disamping mengenai bagaimana keputusan dibuat, publik juga harus tahu posisi individu-individu yang mewakili mereka. Mekanisme voting yang terbuka, efisien dan aman akan dapat mewujudkankan semua itu.

 

7.      Risalah Resmi Sidang DPR

 

Dalam semua badan legislatif dunia, dapat dilihat secara nyata bahwa risalah resmi tersedia untuk publik segera setelah sidang dan keputusan diambil. Dokumen publik yang bersifat permanen dan resmi ini merupakan referensi tak ternilai bagi masyarakat, media dan para anggota legislatif itu sendiri. Adalah penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Meskipun tata tertib DPR memberi mandat bahwa risalah resmi dan permanen dari setiap sidang harus dibuat dan dipublikasikan, hal ini tidak selalu dilaksanakan. Jikapun terlaksana, risalah itu sulit sekali didapatkan. Risalahsi resmi dari setiap sidang menuntut adanya komitmen terhadap sumber daya finansial yang memadai dan juga komitmen untuk memastikan bahwa hal itu selalu dilaksanakan tanpa pengecualian.

 

8.      Hubungan dengan Pemilih

 

Sekarang ini DPR tidak memiliki fasilitas administratif di daerah yang memungkinkan anggota DPR melaksanakan hubungan dengan pemilih secara reguler. Beberapa bantuan komunikasi dan perjalanan telah diberikan, namun jumlahnya tidak memadai dan pertanggung-jawaban keuangan dalam hal inipun tidak diminta dari anggota DPR bersangkutan. Beberapa LSM menyampaikan dukungan mereka bagi penambahan sumber daya anggota DPR agar dapat melaksanakan hubungan dengan pemilih lebih efektif, dengan catatan bahwa anggaran ini harus benar-benar dikelola dengan baik dan transparan.

 

9.      Dewan Kehormatan DPR

 

Dalam tata tertib DPR telah diatur perlunya Dewan Kehormatan sebagai penjaga gawang dari pelaksanaan Kode Etik DPR. Tentu ini adalah hal positif yang juga dapat ditemukan dalam banyak negara demokrasi. Masalahnya, Dewan Kehormatan dimaksud tidak dibentuk secara permanen, sehingga membuat penanganan pelanggaran kode etik berlangsung kurang efektif. Tidak adanya ketentuan yang mengatur kedudukan seorang anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam proses pengambilan keputusan di DPR merupakan salah satu aspek penting yang mengganggu tujuan penegakan kode etik itu sendiri. Dewan Kehormatan bukan saja sangat mudah diintervensi, lebih dari itu malah mudah dibunuh sebelum ia terlahir.

 

 

10.  Pembentukan Komisi Khusus Reformasi Kelembagaan DPR dan Sistem Pendukungnya

 

Struktur DPR baru mengalami sedikit perubahan dalam lima tahun terakhir ini dibandingkan dengan perubahan-perubahan substantif yang terjadi di tingkat konstitusi dan banyak aspek kehidupan masyarakat yang dapat dilihat secara kasat mata. Tidak ada satupun badan di DPR yang secara khusus berfokus pada masalah reformasi DPR ataupun yang diberi mandat untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas reformasi secara lebih luas. Kebanyakan isu-isu reformasi sering dilihat dari struktur DPR yang ada, yang pada umumnya telah memiliki prioritas-prioritas lain untuk diselesaikan. Zimbabwe, Namibia, Nigeria dan Malawi merupakan beberapa contoh negara-negara transisi dimana Komisi Reformasi Parlemen yang bersifat khusus sukses mengidentifikasi dan membuat prioritas reformasi yang sedemikian luas guna mewujudkan perubahan struktural kelembagaan legislatif yang substantif.